Mahfud MD Mundur dari Menkopolhukam, Pengamat Nilai Telat Hingga Gagal Dongkrak Elektabilitas

Alasan di balik kelanjutan pemerintahan yang sekarang dipegang oleh nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sementara cap perubahan dipegang oleh pasangan nomor 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, adalah untuk memberikan keleluasaan kepada pasangan nomor urut 03, Ganjar-Mahfud, agar dapat menarik pemilih lebih luas. 

BACA JUGA:Percaya Kepada Kedua Putra Terbaik Bangsa, Diaspora Eropa Dengan Tegas Mendukung Paslon Prabowo-Gibran

Hal ini disebabkan karena citra representasi Jokowi sudah diakap oleh Prabowo-Gibran, sementara citra oposisi atau lawan dari pemerintahan sudah diambil oleh Anies-Muhaimin.

AB Solissa menyatakan bahwa keputusan Mundurnya Mahfud hanya didasari oleh kepentingan pragmatis untuk mengejar dukungan elektoral, bukan karena pertimbangan etika untuk menghindari konflik kepentingan. 

Menurutnya, mundurnya Mahfud terlambat dalam momentumnya dan diperkirakan tidak akan memiliki dampak besar.

"Saya melihat keputusan Mahfud untuk mundur datang pada saat yang kurang tepat. Apapun alasannya, keputusan tersebut akan dianggap sebagai tindakan pragmatis menjelang pemilihan, bukan didasari oleh prinsip fundamental," kata AB Solissa dengan jelas.

"Lebih lanjut, mundurnya Mahfud bisa menjadi bumerang bagi pasangan calon nomor urut 3, karena dianggap tidak bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang diberikan. 

Seharusnya, jika ingin mundur dari kabinet, momentum yang tepat adalah saat KPU RI secara resmi menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 pada 13 November 2023," tambahnya.

BACA JUGA:Mantap! Arus Bawah Masyarakat Dukung Prabowo Gibran Menang Sekali Putaran

Dengan demikian, pengunduran diri Mahfud tidak dapat dibenarkan dari segi etika karena kurang tepat pada waktunya. 

AB Solissa juga meramalkan bahwa kepergian Mahfud MD dari pemerintahan tidak akan memiliki dampak elektoral yang signifikan; malah sebaliknya, dapat memberikan dampak negatif karena berseberangan dengan pemerintahan yang memiliki tingkat kepuasan tinggi.

"Jika ditanya apakah ini berdampak elektoral? Menurut saya, dampaknya tidak besar, bahkan mungkin akan merugikan kekuatan elektoral pasangan calon nomor urut 3," pungkasnya. (*)

Sumber: