Kendati demikian, pihaknya menyatakan sudah mencatat beberapa tuntutan warga terkait masalah RTLH.
"Kapasitas saya kan staf, artinya dari apa yang menjadi keinginan para penerima RTLH melalui kepala desa sudah saya catat, dan akan saya laporkan kepada pimpinan untuk ada langkah solusi yang bisa diambil dalam waktu yang secepatnya. Ada 4 hal ini tuntutannya, minta agar segera dicairkan sesuai tahun anggaran (2022), kedua untuk jawaban bisa dan tidaknya sesegera mungkin secara tertulis, yang ketiga DPRD dalam konteks hal ini mendorong untuk bisa segera diselesaikan, yang keempat itu akan mengirimkan data-data," jelas Bambang.
Lebih lanjut disampaikan bahwa sebelumnya memang sudah ada komitmen antara eksekutif dan legislatif bahwa RTLH 2022 harus berhenti karena secara regulasi banyak yang tidak bisa terpenuhi.
Namun, demi kepentingan masyarakat banyak hal ini bisa didiskusikan lebih lanjut agar bantuan RTLH bisa cair tahun ini.
"Memang harus duduk bersama karena ini sudah persoalan yang menyangkut kebutuhan masyarakat yang cukup banyak. (Regulasi yang tidak terpenuhi) yang tahu (bagian) teknis," tandasnya. (top)