WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES - Digandeng Kementerian Perindustrian RI dan Anggota Komisi VII DPR-RI, Dinas Ketenagakerjaan, Industri, dan Transmigrasi (Disnakerintrans) Wonosobo akhirnya mampu melahirkan sebanyak 192 pelaku industri kecil dan menengah (IKM) setelah menyerap total anggaran sebesar Rp 7,4 miliar.
Kepala Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo, Prayitno menyampaikan, sebanyak 192 peserta telah mengikuti pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Wonosobo sejak 20-24 Oktober 2023 pada pekan terakhir.
"Antusias pelaku IKM cukup baik sehingga harus dibagi menjadi 3 kelas dengan menggunakan instruktur profesional dari BLK Disnakerintrans Wonosobo dan pihak luar yang sudah berkompeten," katanya saat melaporkan hasil kegiatan di aula sebuah hotel di Wonosobo, Selasa (24/10) sore.
BACA JUGA:Unggas di Wonosobo Terancam Terjangkit Penyakit
Prayitno juga melaporkan terkait sumber kegiatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 untuk menyelenggarakan kegiatan fisik berupa pembentukan Rumah Kemasan dan sebagian untuk kegiatan non fisik berupa pelatihan dengan total senilai 7,4 miliar.
Melalui pelatihan selama 4 hari itu, sejumlah pelaku IKM telah berhasil menciptakan produk-produk seperti minuman herbal, kopi, dan pupuk organik.
Tidak hanya memunculkan IKM yang fokus terhadap komoditi pangan, melainkan ada juga beberapa di antaranya bergerak di bidang jasa seperti konveksi, pembatik, perbengkelan las, perbengkelan roda dua, dan jasa servis komputer.
"Setiap peserta tidak hanya dibekali pelatihan dan mendapatkan sertifikat saja, akan tetapi juga dipandu terkait pengurusan izin berusaha. Termasuk fasilitasi pemanfaatan Rumah Kemasan nantinya," ujarnya.
Antasari Putra, Dirjend IKM dan Aneka, Kementerian Perindustrian RI mengatakan, apresiasi setinggi-tingginya terhadap atensi pemerintah setempat sehingga mampu mengeksplorasi potensi wirausaha bagi masyarakat.
BACA JUGA:Banyak Sapi dan Domba di Wonosobo Terkena Indigesti
Bagi Antasari, pelatihan tersebut dinilai penting karena sesuai dengan cita-cita pemerintah yang ingin mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.
Melihat hasil produksi yang bermunculan dari peserta pelatihan, dirinya menyampaikan bahwa pelaku IKM di Wonosobo dianggap layak untuk bisa mendapatkan sertifikasi secara resmi dari kementerian.
"Potensinya bagus di Wonosobo. Nanti di kemudian hari mereka bisa mencoba mendaftar terkait tingkat kandungan dalam negeri untuk dapat sertifikasi. Syaratnya minimal terpenuhi 40%, dan tentunya pendaftaran bisa dilakukan setelah punya Nomor Izin Berusaha (NIB)," jelas Dirjend Antasari dalam sambutanya yang mewakili pihak kementerian kemarin.
Sementara itu, Abdul Kadir Karding selaku anggota Komisi VII DPR RI yang turut hadir saat penutupan acara bertajuk "Bimtek Wirausaha Baru IKM" juga menyampaikan bahwa program pelatihan bagi masyarakat dinilai lebih efektif untuk mendorong pemanfaatan produk dalam negeri.
"Jadi memang kita sengaja mendesain program mitra kami di Wonosobo untuk memperbanyak pelatihan agar kita memberi istilahnya kail. Jadi bantuan itu tidak selalu cash. Kalau kail kan bisa dipakai dalam jangka waktu lama," tuturnya.