WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES - Mulai tahun 2024, Kabupaten Wonosobo akan ditambahkan sebagai bagian dari daerah yang memiliki Indeks Harga Konsumen (IHK).
Status tersebut menandakan, Wonosobo sudah tak akan "nebeng" ke Kabupaten Cilacap dalam menghitung inflasi.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda, Joko Widodo mengatakan, keberadaan IHK di Wonosobo setidaknya menjadikannya sebagai daerah mandiri. Khususnya, terkait proses penetapan angka inflasi tingkat kabupaten.
"Kabupaten Wonosobo di tahun 2024 ini akan dijadikan tambahan kabupaten IHK. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita masih mengikuti di Kabupaten Cilacap," ungkapnya belum lama ini.
BACA JUGA:Babinsa Selomerto Wonosobo Sukses Budidaya Lele Sangkuriang, Omzet Capai Jutaan Rupiah
Penambahan IHK tersebut tidak hanya untuk Kabupaten Wonosobo. Di tahun yang sama, terdapat dua kabupaten di Jawa Tengah. Diantaranya, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Rembang.
Joko menerangkan, pemerataan menjadi bagian dari faktor adanya penetapan IHK untuk Kabupaten Wonosobo.
Misalnya mobilitas masyarakat, perdagangan, dan niaga dianggap lebih tinggi. Kemudian pendapatan perkapita masyarakat pun mengalami kenaikan.
"Misal waktu di Kabupaten Cilacap, mobilitas dan lain-lain tinggi. Sementara Wonosobo belum, sehingga ada pemerataan. Mosok kita yang di Wonosobo masih harus ikut Cilacap, sebenarnya ada apa sih. Sehingga itu yang ditanggapi. Belum lagi karena pertanian, peternakan, atau barangnya, itu yang disampaikan," jelas Joko.
Meski begitu, kata Joko Widodo, angka inflasi di Kabupaten Wonosobo masih berkisar di 2,61 persen, sama dalam angka di skala nasional pada tahun 2023.
BACA JUGA:Dalami Kasus Pembacokan di Wonosobo, Polisi Ungkap Kendaraan Pelaku Berwarna Putih
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) masih belum mulai menghitung inflasi yang merujuk dari IHK daerah.
"Tapi kita belum mulai untuk IHK-nya, (inflasi) angkanya berapa. Data terakhir, kita masih di angka 2,61 persen," katanya.
Menurutnya, salah satu faktor penekan inflasi adalah harga beras yang akhir-akhir ini mengalami lonjakan.
Joko menuturkan, mahalnya beras dikarenakan masa tanam padi mundur, kemudian juga faktor kontur topografi. Selain itu, daya beli masyarakat pun agaknya rendah.