Seperti diberitakan, Presiden Jokowi telah meminta kepada kementerian atau lembaga untuk menghentikan pembuatan aplikasi-aplikasi yang beroperasi secara independen.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Jokowi setelah secara resmi meluncurkan aplikasi terpadu pemerintah yang dikenal dengan nama INA Digital.
BACA JUGA:Bikin resah, 4 Remaja Wonosobo Terlibat Balap Liar Diamankan
"Karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa mulai tahun ini, saya sudah menyampaikan pada bulan Januari yang lalu, mulai tahun ini berhentilah membuat aplikasi baru, mulai tahun ini berhentilah membuat platform-platform baru," ujar Jokowi Senin, 27 Mei 2024.
"Berhenti. Karena sebelumnya ada 27.000 aplikasi," tegas Jokowi lagi.
Jokowi menyatakan bahwa pembuatan banyak aplikasi hanya menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah.
"Tahun ini saja kemarin kita mengecek anggaran dan menemukan bahwa ada Rp6,2 triliun yang digunakan untuk membuat aplikasi baru. Di satu kementerian saja terdapat lebih dari 500 aplikasi, bayangkan," ujarnya.
Menurut Jokowi, banyaknya aplikasi yang dibuat oleh kementerian dan lembaga pemerintah disebabkan oleh adanya pergantian menteri atau direktur jenderal yang selalu menghasilkan aplikasi baru.
"Hal yang sama juga terjadi di daerah ketika terjadi pergantian gubernur atau kepala dinas, seringkali terjadi pergantian aplikasi. Orientasinya selalu pada proyek. Hal ini harus kita hentikan dan tidak boleh dilanjutkan lagi," ungkapnya. (wid)