MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.COM -- Dampak pemberdayaan masyarakat hingga pemerataan program infrastruktur menjadi pertimbangan strategis kandidat pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Magelang. Pasangan calon (Paslon) Damar-Sri Harso (Damai) misalnya, begitu ambisius untuk menjadikan pembangunan dan efek ekonomi positif berjalan beriringan.
Damar mengatakan, dirinya sudah menyusun program serta target-target tertentu di Kota Magelang. Terutama fokus pembangunan daerah yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mengawali kampanye perdana di Kota Magelang, Damar menggelar temu warga untuk mendengar aspirasi maupun keluhan warga di Kecamatan Magelang Tengah.
BACA JUGA:Damar Sri Harso Usung Program Satu Kartu untuk Semua di Kota Magelang
Menurut Damar, gagasan yang ia pakai masih bersifat normatif, cair, dan belum menukik sebagai distingsi kebijakan.
"Bicara soal solusi perbaikan kebijakan pemerintah memang sudah kita persiapkan. Tapi ini masih sangat awal, jadi belum kita beberkan semuanya," ujar Damar.
Namun, salah satu program yang paling populer adalah rencana dana RT, RW, dan kelurahan serta penggunakan KTP elektronik untuk mendapatkan seluruh akses layanan pemerintah.
"Selain itu kami juga siapkan program dana untuk masyarakat berupa RT Rp50 juta, RW Rp40 juta, dan dana kelurahan Rp50 juta per tahun. Nantinya, ploting untuk dana-dana tersebut berbeda," katanya.
BACA JUGA:Dukungan Damar-Sri Harso Terus Mengalir, Kali Ini Datang dari Umat Katolik Kota Magelang
Dana RT sebesar Rp50 juta, lanjutnya, adalah dana yang berfokus pada peningkatan infrastruktur maupun SDM di tingkat RT.
"Tujuan dari dana RT Rp50 juta untuk infrastruktur ini, diprioritaskan pada pembangunan tingkat RT yang efeknya bisa langsung dirasakan warga di lingkungan RT itu sendiri, terutama dalam peningkatan ekonomi sosialnya," ucapnya.
Damar menambahkan, ihwal dana RW sebesar Rp40 juta per tahun difokuskan terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
BACA JUGA:Beri Dukungan Penuh, PDIP Sebut Damar-Sri Harso Bakal Fokus di Program Pendidikan dan Kesehatan
"Dari dana RW ini pemerintah bisa memprogramkan pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, membuka lapangan pekerjaan dari pelatihan-pelatihan, bahkan beasiswa pendidikan,” katanya.
Selanjutnya, terkait dana kelurahan sebesar Rp50 juta, dialokasikan untuk dana cadangan atau dana darurat.