Kartu Pra-Kerja Stimulus di Tengah Wabah

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Pemerintah telah meluncurkan Kartu Pra-Kerja untuk pemuda usia 18-24 tahun yang belum memiliki perkejaan. Kartu Pra-Kerja ini diharapkan mampu meningkatkan skill para pemuda dan juga bisa menjadi stimulus ekonomi di tengah mewabahnya Virus Corona baru atau COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Kartu Pra-Kerja, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 36 Tahun 2020 merupakan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat yang mencari pekerjaan maupun tidak, seperti buruh, karyawan, korban PHK, dan lulusan SMA atau SMK yang berusia 18 tahun ke atas. Kartu Pra-Kerja diluncurkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dapat menjadi stimulus perekonomian di tengah wabah COVID-19 di Indonesia. “Peluncuran Kartu Pra-Kerja ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden yaitu beliau meminta agar diluncurkan pagi ini,” kata Airlangga Hartarto saat peluncuran Kartu Pra-Kerja di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3). Dikatakannya, prioritas program ini adalah para pencari kerja muda. Di Indonesia, saat ini terdapat 3,7 juta penduduk berusia 18 hingga 24 tahun yang belum mendapat pekerjaan dari total 7 juta masyarakat menganggur. Pendaftaran dibuka mulai awal April 2020. “3,7 juta orang usianya 18 sampai 24 tahun yang belum mendapat pekerjaan dengan 64 persen tinggal di perkotaan dan 78 persen berpendidikan SMA ke atas,” ujarnya. Terlebih, 90 persen dari total pencari kerja muda itu tidak pernah mengikuti pelatihan bersertifikat. Untuk itu Kartu Pra-Kerja diharapkan menjadikan penerimanya lebih berkompeten, berdaya saing, dan produktif. “Kartu Pra-Kerja ini untuk pertama kalinya pemerintah menggandeng unicorn ataupun startup digital agar kita bisa melakukan akses kepada masyarakat Indonesia secara lebih luas,” ujarnya. Pemerintah memberikan pagu sekitar Rp3 juta hingga Rp7juta per orang. Sehingga peserta dapat memilih jenis pelatihan yang telah tersedia di platform digital tersebut sesuai dengan minat masing-masing. Pelatihan sendiri bisa diikuti secara online dan offline dengan syarat yang tatap muka diberi batasan maksimal 20 orang per kelas agar dapat memitigasi penyebaran virus corona. “Pelatihannya sendiri bisa online dan offline dengan memberikan satu kali kesempatan kepada satu peserta karena itu diharapkan agar masyarakat bisa cermat dalam memilih (jenis pelatihan),” katanya. Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan dana Rp500 ribu per orang yang dibayarkan secara bertahap sebanyak tiga kali untuk biaya transportasi. Bahkan akan ditambah Rp150 ribu jika peserta memberikan evaluasi terkait pelatihan. “Saat selesai melakukan pelatihan itu diberikan kesempatan untuk mengevaluasi dalam bentuk survei begitu survei dikembalikan mereka akan mendapatkan lagi Rp150 ribu,” katanya. Dilanjutkan Airlangga, Kartu Pra-Kerja diharapkan menjadi salah satu solusi alternatif bagi masyarakat di tengah imbauan beraktivitas di rumah akibat wabah COVID-19. “Dalam situasi ancaman COVID-19 di mana masyarakat bekerja di rumah maka saya berharap Kartu Pra-Kerja bisa menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan tampilan baru,” katanya. Masyarakat bisa mendapat skill baru (skilling), meningkatkan keterampilan di bidang yang telah ditekuni (upskilling), atau di bidang yang baru (reskilling) melalui berbagai jenis pelatihan secara daring pada program ini. Sementara di tempat yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan program Kartu Pra-Kerja bukan fasilitas menggaji pengangguran. “Kartu Pra-Kerja ini bukan menggaji pengangguran. Ini adalah tafsiran yang salah jadi saya ingin meluruskan ini sama sekali tidak seperti itu,” tegasnya. Moeldoko menyatakan Kartu Pra-Kerja adalah fasilitas berupa bantuan pembiayaan untuk melakukan pelatihan. Sehingga mampu mendorong masyarakat Indonesia agar mendapat pekerjaan maupun berwirausaha. “Perusahaan kalau meminta tenaga kerja itu pasti ada dua hal yaitu pengalaman dan keahlian. Bagaimana nasib anak-anak muda kalau tidak diberikan pelatihan pasti tidak mendapatkan pekerjaan,” ujarnya. Ia menyebutkan melalui pelatihan pada program ini masyarakat akan mendapat skill baru, meningkatkan keterampilan di bidang yang telah ditekuni (upskilling), atau di bidang yang baru (reskilling). “Tapi ini juga bukan jaminan bahwa pasti mendapatkan pekerjaan karena tugas pemerintah adalah mendorong ke pekerjaan dan kewirausahaan bukan menjamin,” ujarnya. Dikatakannya, pemerintah berupaya membuat desain terbaik untuk mewujudkan Kartu Pra-Kerja yang salah satunya dengan menggandeng platform digital dalam mengoperasikan program ini. “Kartu Pra-Kerja adalah salah satu janji Presiden saat kampanye jadi setelah kami mendapat perintah untuk merealisasikan janji ini maka Kantor Staf Presiden (KSP) bertugas melakukan delivery unit,” jelasnya. Dijelaskannya, melalui Kartu Pra-Kerja, pemerintah berusaha memanfaatkan adanya bonus demografi serta melaksanakan reformasi birokrasi melalui kolaborasi antara PNS dan non PNS dalam manajemen pelaksanaannya. Tak hanya itu, pemerintah turut menyederhanakan izin pelatihan bagi tempat kursus swasta yakni melalui Online Single Submission (OSS) sehingga dapat turut menyelenggarakan pelatihan. Ia memastikan Project Management Office (PMO) pada Kartu Pra-Kerja akan selalu menampilkan inovasi dan cara-cara baru kepada masyarakat sehingga tidak bekerja dalam formasi flat. “Kita bekerja dalam sebuah formasi yang selalu advance dan selalu mendahului perkembangan teknologi. Ini kira-kira cara yang akan dijalankan oleh PMO,” tegasnya.(gw/fin) Syarat Dapat Kartu Pra-Kerja # WNI usia 1-24 # Belum Bekerja # Daftar di situs www.prakerja.go.id awal April 2020 # Pilih jenis pelatihan melalui platform ditigal sesuai minat Mitra Resmi Pemerintah BukaLapak, MauBelajarApa, Pintaria, Ruangguru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker. Mitra Pembayaran BNI, OVO, dan LinkAja

Sumber: