Mendes Surati Kepala Daerah Belum Salurkan BLT

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Pemerintah akan surati kepala daerah (kada) yang belum 100 persen salurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Hingga kini total sudah Rp3,2 triliun BLT yang tersalurkan 50.939 desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan pihaknya menyurati sejumlah kepala daerah yang belum bisa 100 persen menyalurkan BLT dana desa. \"Para bupati (atau) kepala daerah yang di bawah 100 persen kita kirimi surat lagi. Sehingga bisa selesai secepatnya,\" katanya saat konferensi pers di Kemendes PDTT, Jakarta, Jumat (29/5). Dikatakannya, surat telah dikirimkan sejak hari ini (Jumat, 29/5). Dalam surat berisikan agar kepala daerah bisa menyelesaikan penyaluran BLT paling lambat 3 Juni. \"Hari ini kita kirimkan surat, pertama untuk bupati yang di bawah 100 persen, yaitu 75 sampai 99 persen. Kita minta dengan sangat agar Hari Rabu paling akhir, atau tanggal 3 Juni itu sudah selesai 100 persen semua,\" katanya. Ditegaskannya, jika hingga 3 Juni belum selesai, maka para kepala daerah diminta untuk menghadapnya pada Kamis (4/6). Para kepala daerah harus menjelaskan atau melaporkan kendala yang dihadapi selama penyaluran. \"Jadi misalnya 98 persen, berarti kan tinggal beberapa desa. Kalau tidak selesai di Hari Rabu, 3 Juni, berarti ada masalah. Ada kendala yang mendasar,\" kata dia. Upaya tersebut, menurut Abdul Halim, agar bisa menyelesaikan masalah secara kasus per kasus sesuai dengan kondisi yang dihadapi masing-masing daerah. \"Ini kita mulai masuk penyelesaian kasus per kasus. Jadi setiap permasalahan akan kita fokuskan pada kondisi masing-masing daerah,\" ujarnya. Abdul Halim juga mengatakan memberi batas waktu paling lambat pekan depan bagi kepala daerah yang persentase penyalurannya antara 50-74 persen dan 1-49 persen. \"Untuk yang 50-74 persen dan yang 1-48 persen kita akan target pekan depan harus selesai, karena sudah enggak ada waktu lagi untuk penyaluran BLT (Dana Desa) tahap pertama,\" katanya. Disebutkannya, jumlah kabupaten/kota yang telah 100 persen menyalurkan BLT Dana Desa ada 122, kemudian yang 75-99 persen mencapai 145, yang 50-75 persen 52 dan yang masih di bawah 50 persen sebanyak 89. Dikatakannya, ada konsekuensi bagi desa yang tidak menyalurkan atau menyelesaikan BLT dana desa. Konsekuensi akan diterima pada periode berikutnya. \"Kenapa? Karena kita mensinyalir tidak pro rakyat. Ketika pemerintah sudah tidak pro rakyat, maka harus kita evaluasi juga Dana Desa yang harus disalurkan,\" tegasnya. Untuk daerah yang penyalurannya masih nol persen, yang basis utamanya di Papua, dia mengaku tidak yakin apakah 26 kabupaten itu belum sama sekali menyalurkan BLT Dana Desa. Ia meyakini catatan nol persen tersebut tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya di lapangan. Dia menduga ada kendala komunikasi dan transportasi dalam penyaluran di Papua. \"Jadi kita belum meyakini betul apakah 26 kabupaten ini betul-betul nol persen, karena memang terkendala komunikasi, juga permasalahan yang terkait dengan kondisi transportasi di Papua,\" kata Mendes. Untuk itu, Kemendes PDTT akan melakukan penanganan khusus untuk 26 kabupaten/kota yang penyaluran BLT-nya masih nol persen. Terkait jumlah dana yang tersalurkan, Abdul Hakim menyebut totalnya mencapai Rp3,2 triliun. \"Untuk BLT Dana Desa sampai dengan 28 Mei 2020 sudah mencapai Rp3,2 triliun yang tersalurkan dengan penerima manfaat 5.400.847 KPM (Keluarga Penerima Manfaat),\" jelasnya. Dijelaskannya, dari 74.953 desa yang ada di seluruh Indonesia sebanyak 68 persen di antaranya, atau sebanyak 50.939 desa telah menyalurkan BLT Dana Desa. \"Atau setara dengan 70 sekian persen dari 63 ribu desa yang sudah mendapat Dana Desa. Jadi dari 63.613 desa yang sudah menerima Dana Desa, yang sudah menyalurkan untuk BLT ada 50.939 desa dengan total KPM 5.400.847,\" katanya. Dalam penyaluran BLT Dana Desa, dia mengatakan desa yang sudah melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan telah menetapkan calon KPM BLT Dana Desa ada sebanyak 65.836 desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50.939 desa di antaranya telah melakukan Musdesus dan juga telah menyalurkan BLT Dana Desa. Sedangkan, 14.897 desa lainnya tercatat sudah melakukan Musdesus dan menetapkan calon KPM, tetapi belum menyalurkan bantuan tersebut. Salah satu kendala dalam penyaluran BLT dana desa menurut Pengamat Kebijakan Publik Trubus ada tiga hal. Pertama masalah teknis. Dalam hal ini terutama data penduduk yang tidak akurat dan lokasi tempat tinggalnya sulit untuk dijangkau. \"Kalau itu kan ada sekitar 38 kabupaten kota, itu saya lihat lebih banyak faktor teknis. Misalnya karena lokasinya jauh-jauh, kebanyakan di luar Jawa itu. Misalnya seperti di NTT dan Kalimantan itu banyak itu, karena lokasinya jauh, susah dijangkau. Lalu, masalah by name by address itu lokasinya ada di mana, siapa penerimanya kan itu susah lho jadi persoalannya itu sih,\" ujarnya. Kendala kedua yaitu masalah birokrasi di daerah yang lambat dan berbelit-belit. \"Ada juga faktor birokrasi, birokrasinya juga panjang itu kadang-kadang. Harus ada persetujuan dari berbagai lapis pihak dari bupati misalnya. Ada juga faktor karena takut belum berani mengajukan juga, karena kekurangmampuan, ketidakmampuan mengawasi masalahnya itu,\" lanjutnya. Kendala ketiga yaitu masalah politik. Bukan mustahil ada pejabat desa yang masih pilah-pilih menyalurkan bantuan lantaran tidak memilihnya saat pemilihan umum. \"Lalu, ada faktor politik, kan kepala desa itu dipilih oleh masyarakatnya, kadang-kadang mereka ga milih tuh, karena bukan pemilihnya jadi sering kayak dimarginalkan gitu,\" tandasnya. Sementara Ekonom Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Eric Sugandi menilai BLT dana desa sangat tepat bagi masyakarat miskin yang terdampak wabah COVID-19. Menurutnya, penyaluran BLT merupakan instrumen jaring pengaman sosial yang paling efektif. \"BLT Dana Desa lebih efektif dibandingkan program Kartu Prakerja. Masyarakat bisa langsung menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi,\" katanya. Meski demikian, dia meminta pemerintah memperketat pengawasan saat penyaluran di lapangan. Penambahan besaran bantuan baik asal tepat sasaran ke rumah tangga penerima. \"Pemerintah harus memperkecil kemungkinan salah data dan pungli (pemotongan dana) oleh oknum di desa,\" ujarnya.(gw/fin)

Sumber: