OJK Mencatat Literasi dan Inklusi Keuangan Ibu Rumah Tangga di Indonesia Meningkat

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sondang Martha mengungkapkan tingkat literasi dan inklusi keuangan perempuan khususnya ibu rumah tangga di Indonesia mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan OJK pada tahun ini menunjukkan hasil yang positif. Indeks literasi keuangan mencapai 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan 76,19 persen. \"Terdapat peningkatan literasi sebesar 8,33 persen, serta peningkatan inklusi keuangan sebesar 8,39 persen,\" kata Sondang saat temu media di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Jakarta. Pencapaian ini, kata Sondang tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah, OJK, kementerian dan berbagai pihak lain untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara berkelanjutan. \"Meski telah ada peningkatan, literasi keuangan tetap sangat dibutuhkan, khususnya bagi para perempuan sehingga mereka mampu menjaga keuangan keluarga tetap sehat,\" katanya. Berbagai hasil penelitian membuktikan kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan keuangan bagi perempuan di dunia saat ini. Penelitian Duflo 2012 mengungkapkan bahwa kuangan yang dikontrol perempuan lebih banyak dihabiskan untuk kebutuhan seperti makanan dan air, serta kesejahteraan anak, termasuk biaya sekolah dan perawatan kesehatan. FAO (2011) memperkirakan bahwa perempuan dapat meningkatkan hasil pertanian sebesar 20 persen hingga 30 persen jika mereka memiliki akses yang sama ke sumber daya keuangan dan produktif lainnya seperti laki-laki. Dan penelitian lain menyebutkan perempuan juga lebih cenderung bekerja mandiri dari pada laki-laki di negara-negara berkembang dan karenanya membutuhkan akses yang lebih besar ke layanan keuangan formal (Demirguc-Kunt, Klapper, and Singer 2013). Lebih lanjut Sondang mengatakan perempuan harus belajar untuk memisahkan antara kebutuhan dan keinginan agar bisa mengelola keuangan dengan bijak. Apalagi, di era digital, berbelanja semakin mudah. \"Godaan belanja online itu emang bikin galau. Godaan ini tiap hari ada menjelma diskon, cashback dan lainnya. Jadi kalau ibu suka tergiur dengan itu, coba cek lagi barang yang sudah dibeli apakah itu perlu atau tidak,\" kata Sondang. Setelah bisa memisahkan kebutuhan dan keinginan, perempuan juga harus memiliki perencanaan keuangan yang disiplin. Dari total penghasilan, menurut Sondang, sisihkan 10 persen untuk dana darurat, 20 persen menabung, 30 persen untuk investasi atau membayar utang dan 40 persen dari total penghasilan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. \"Itu harus dilakukan secara disiplin. Jangan banyak gengsi. Kalau misalkan memang tidak mampu membeli yang bermerek atau tidak mampu makan di tempat mewah ya jangan memaksakan. Sesuaikan saja dengan kemampuan sehingga keuangan tetap sehat,\" jelas dia. Sondang juga menekankan pentingnya pencatatan keuangan. Menurut dia, dengan melakukan pencatatan keuangan secara rapi maka pemasukan dan pengeluaran akan semakin terkontrol. Terlebih bagi para perempuan karier atau pengusaha, jangan sampai keuangan keluarga dan keuangan usaha tercampur. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Dr. Pribudiarta Nur Sitepu, MM, perempuan memainkan peranan penting sebagai pengatur keuangan keluarga. Stabilitas ekonomi keluarga dapat goyah jika mereka tidak memiliki kapasitas memadai dalam manajemen keuangan. \"KPPPA mempunyai program Three Ends diantaranya yaitu untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi kaum perempuan,\" kata Pribudiarta. Dukungan bagi para perempuan untuk terus mengasah kecakapan finansialnya juga makin dibutuhkan agar mereka mampu menghadapi berbagai tantangan rumah tangga di era digital. Kemajuan teknologi informasi memudahkan dan memperluas akses keluarga Indonesia dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka, mulai dari kebutuhan primer, sekunder hingga tersier. Lebih lanjut Pribudiarta menjelskan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mendorong KPPPA untuk meningkatkan perempuan pekerja baik formal maupun nonformal. Yang kedua presiden juga memerintahkan KPPPA agar memastikan keluarga menjadi kuat. \"Ada lima aspek yang mempengaruhi keluarga kuat yaitu pertama terkait aspek ekonomis selain aspek fisik, psikososial, sosial budaya. Salah satu isu bahwa keluarga itu harus kuat secara ekonomi untuk memastikan bahwa seluruh komponen dalam keluarga juga bisa menentukan suatu keluarga yang kuat,\" terangnya. Lebih lanjut Pribudiarta mengungkapkan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keungan KPPPA berkolaborasi dengan berbagai lembaga baik pemerintahan maupun swasta. Pasalnya dengan jumlah yang terbatas, KPPPA tidak bisa jalan sendiri. \"Salah satu isu misalnya terkait dengan pengelolaan keuangn rumah tangga, banyak sekali sebeneranya kementerian lembaga yang juga berada pada ruang yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya BUMN mereka punya program PNM Mekaar yang sudah meng-cover sekitar 10 juta orang perempuan. 99 persen targetnya perempuan,\" jelas Pribudiarta. Kemudian, Mekaar juga menggerakkan pendamping tingkat desa yang jumlahnya sekitar 30.000 lebih. \"Nah pendamping di tingkat desa ini sebenarnya kalau diberikan kapasitas kemampuna memahami mengenai bagaimana mendorong perempuan agar melek keuangna maka gerakan ini pasti akan besar sekali,\" terang Pribudiarta. KPPPA juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Desa untuk melakukan pelatihan kepada perempuan di tingkat desa. \"Kemendes juga mepunyai sekian juta orang pendamping di desa. Posisinya mereka di tingkat desa. Kalaun misalnya KPPPA orngnya hanya 300an sangat kecil sekali makanya kita berkolaborasi misalnya,\" terangnya. Kementerian Desa mempunyai 19 balai besar untuk menyediakan tenaga pendamping desa. Menurut Pribudiarta apabila ada materi literasi keuangan untuk ibu rumah tangga itu masuk sebagai salah satu mata kuliah di pusat pelatihan, maka akan menghasilkan jutaan orang pendamping desa yang paham bagaimana caranya mengajar perempuan untuk melek literasi keuangan. Selain itu, kata Pribudiarta BKKBN juga mempunyai jutaan penyuluh lapangan terkait dengan pendamping keluarga. \"Bisa kita gerakkan PPL keluarga itu, kemudian dia juga bisa lebih paham bagaimna caranya bikin melek literasi keuangan buat para ibu rumah tangga ini. Dengan begitu kemudian kita juga bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,\" pungkasnya. (dim/fin/ful)

Sumber: