Subsidi Listrik Diperpanjang

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Tingginya desakan publik agar Pemerintah untuk memperpanjang subsidi listrik akhirnya direalisasikan. Pemerintah memperpanjang pemberian subsidi listrik hingga September 2020 setelah sebelumnya berlaku dari April hingga Juni 2020. Dengan realisasi ini, setidaknya Pemerintah harus menggelontorkan sedikitnya Rp6,9 triliun untuk diskon tarif listrik untuk mendukung konsumsi masyarakat yang dianggarkan dalam dana pemulihan ekonomi nasional. Sebelumnya, pemerintah membebaskan tarif listrik untuk pelanggan 450 volt ampere (VA) selama April hingga Juni 2020. Selain itu, pemerintah juga memangkas 50 persen tarif listrik untuk pelanggan 900 VA juga mulai April hingga Juni 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan pers via daring mengatakan subsidi listrik untuk 450 VA (untuk) 24 juta rumah tangga, 900 VA bagi 7,2 juta rumah tangga yang subsidi dari mulai April hingga Juni. ”Sekarang akan diperpanjang menjadi sampai September,” terangnya Senin (18/5). Pemberian keringanan tarif listrik ini merupakan salah satu dari enam kebjakan bantuan pemerintah bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi kecil yang tertekan akibat wabah Covid-19. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga memaparkan pemberian bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan selama 12 bulan untuk 10 juta penerima manfaat. Sebanyak 20 juta penerima kartu sembako juga diberikan penuh 12 bulan sebesar Rp200 ribu per bulan. Sementara itu, untuk bansos di Jabodetabek dan bansos di luar Jabodetabek diberikan sembilan bulan hingga Desember 2020. ”Dengan perhitungan untuk Juli hingga Desember perhitungannya hanya menjadi 300 ribu per bulan dari tadinya Rp600 ribu per bulan,” katanya. Sedangkan untuk bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa kepada 11 juta penerima diberikan awalnya selama enam bulan mulai April hingga September 2020, kini diperpanjang sampai Oktober 2020 dengan bantuan dana menjadi Rp300 ribu per bulan. Untuk program kartu prakerja, pemerintah tetap mengalokasikan sebesar Rp20 triliun. ”Ini upaya untuk mengurangi dampak Covid tapi sisi konsumsi dengan memberikan bantuan agar mereka tetap menjaga konsumsi pada level kebutuhan dasarnya,” katanya. Sri Mulyani juga menyinggu soal dana penanganan dan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak wabah Covid-19 yang mencapai Rp641,17 triliun. ”Komitmen Pemerintah pada titik sasaran strategis pemulihan. Salah satunya dengan mengakselerasi penanganan masalah ekonomi ini,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam keterangan pers daring terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ia merinci total dana untuk PEN itu yakni dukungan konsumsi mencapai Rp172,1 triliun. Dana konsumsi ini terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp37,4 triliun, sembako sebesar Rp43,6 triliun, bantuan sosial di Jabodetabek Rp6,8 triliun, bansos di luar Jabodetabek Rp32,4 triliun, kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon tarif listrik Rp6,9 triliun dan logistik/pangan dan sembako Rp25 triliun. Kemudian PEN dalam bentuk subsidi bunga kepada UMKM, dunia usaha dan masyarakat sebesar Rp34,12 triliun dan insentif perpajakan kepada UMKM, dunia usaha dan masyarakat Rp123,01 triliun. Selanjutnya, subsidi bahan bakar nabati untuk program B-30 sebesar Rp2,78 triluun, kemudian pembayaran kompensasi sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp90,4 triliun masing-masing untuk Pertamina Rp45 triliun dan PLN Rp45,42 triliun. Dana PEN lainnya yakni tambahan belanja kementerian/lembaga dan sektoral mencapai Rp65,10 triliun terdiri dari Pariwisata Rp3,8 triliun, Perumahan Rp1,3 triliun dan cadangan stimulus fiskal lainnya Rp60 triliun. Selain itu, dukungan untuk pemerintah daerah sebesar Rp15,1 triliun terdiri dari cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp9,1 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp5 triliun, dan penyediaan fasilitas pinjaman ke daerah Rp1 triliun. Penjaminan untuk kredit modal kerja baru bagi UMKM sebesar Rp6 triliun dan Penyertaan Modal Negara (PNM) kepada BUMN total Rp25,27 triliun yakni kepada PLN Rp5 triliun, Hutama Karya Rp11 triliun, Bahan Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp6,27 triliun, Permodalan Nasional Madani (PNM) Rp2,5 triliun, dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp500 miliar. Pemerintah juga memberikan dana talangan (investasi) untuk modal kerja kepada BUMN seperti Garuda Indonesia sebesar Rp8,5 triliun, Perumnas Rp650 miliar, PT KAI Rp3,5 triliun, PTPN Rp4 triliun, dan Krakatau Steel Rp3 triliun sehingga total Rp19,65 triliun. Tak hanya itu, pemerintah juga menempatkan dana di perbankan untuk restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp87,59 triliun tapi angka ini masih akan difinalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan, Presiden Joko Widodo pun langsung turun tangan meninjau penyaluran bantuan sembako tahap ketiga kepada keluarga-keluarga penerima manfaat di Johar Baru, Jakarta Pusat. ”Pagi hari ini saya ingin memastikan penyaluran sembako ke masyarakat, khususnya di Jabodetabek, dan tadi saya melihat masyarakat sudah menerima bantuan, yang pertama sudah diterima,” kata Presiden, yang meninjau penyaluran bantuan di Sekretariat Rukun Warga 07 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru. ”Bantuan yang kedua sudah diterima dan kemarin serta hari ini sudah diterima bantuan yang ketiga, sudah yang ketiga,” jelanya. Mengenakan kemeja putih lengan panjang dan masker kain hitam, Presiden meninjau penyaluran bantuan bahan pangan pokok kepada warga didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial Juliari Batubara. ”Kita harapkan nanti, untuk selanjutnya, akan menjadi lebih cepat dan lebih lancar lagi,” kata Presiden mengenai pendistribusian bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19. Setelah menyampaikan pernyataan singkat, Presiden meninggalkan Johar Baru. Peninjauan penyaluran bantuan sembako di Johar baru merupakan peninjauan distribusi bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 yang kedua yang dilakukan oleh Presiden. Sebelumnya pada Rabu (13/5), Presiden meninjau penyaluran bantuan sosial di Kantor Pos Kota Bogor, yang berada tidak jauh dari Istana Kepresidenan Bogor. Pemerintah menjalankan sejumlah program jaring pengaman sosial sebagai bagian dari upaya mengatasi dampak pandemi covid-19. Bantuan dalam program jaring pengaman sosial pemerintah nilainya total Rp110 triliun. Dalam hal ini, pemerintah antara lain menyalurkan bantuan dana melalui program reguler berupa PKH dengan sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat dengan nilai bervariasi sesuai kondisi keluarga serta bantuan dalam program sembako dengan nilai masing-masing Rp200 ribu per keluarga untuk 20 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial non-reguler berupa bantuan sembako senilai Rp600 ribu per bulan per keluarga selama tiga bulan bagi 1,9 juta keluarga di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta bantuan langsung tunai bagi sembilan juta keluarga di Jabodetabek. Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan melalui program Kartu Pra Kerja bagi 5,6 juta penerima, menyediakan dana Rp20 triliun untuk penyaluran bantuan dengan skema itu selama April hingga Desember 2020. Bantuan sosial yang lain berupa penggratisan biaya pemakaian listrik untuk pemakaian listrik 450 VA dan diskon 50 persen untuk pemakaian listrik 900 VA selama April hingga Juni 2020. Selanjutnya ada bantuan langsung tunai dari dana desa yang nilainya Rp600 ribu per bulan per keluarga bagi 12,3 juta keluarga sasaran sepanjang April hingga Juni 2020. (fin/ful)

Sumber: