Wonosobo Jadi Pilot Project PIKD Jateng

"Meningkatnya literasi dan inklusi keuangan akan memperkuat sektor jasa keuangan serta menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang ilegal dan merugikan," katanya.

Menurut Agusman, PIKD merupakan inisiatif cemerlang sebagai alternatif untuk menjawab tantangan mengenai literasi dan edukasi keuangan untuk masyarakat di daerah.

"PIKD ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman terkait dengan adanya investasi ilegal serta berbagai kejahatan terkait penggunaan teknologi informasi yang salah dan membuat masyarakat menderita,” pungkas Agusman.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat inklusi di Jateng sebesar 85,97 persen, angkanya lebih tinggi ketimbang persentase nasional saat ini yang sebesar 85,10 persen.

Namun demikian, capaian persentase tersebut masih berada di bawah target inklusi keuangan sekitar 4,03 persen dari harapan Presiden Jokowi sebesar 90 persen inklusi di tahun 2024 mendatang.

BACA JUGA:BREAKING NEWS! Kebakaran Dieng Malam Ini Hanguskan Lahan Hutan di Dekat PT Geo Dipa Energi

Melihat kondisi itu, Kepala OJK Regional 3 Jateng-DIY, Sumarjono menyatakan optimistis bahwa canangan menuju daerah dengan inklusi keuangan sebesar 90 persen, dapat terealisasi melalui program PIKD yang baru saja diresmikan di Wonosobo.

"PIKD merupakan wujud implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang dilaksanakan di kabupaten/kota wilayah kerja kami. Saya optimis melalui program tersebut, tingkat inklusi keuangan akan dapat didorong," kata Sumarjono saat diwawancarai media di sela acara peluncuran PIKD.

Senada dengan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno juga menyampaikan apresiasi atas inisiasi OJK melalui TPAKD sebagai salah satu upaya meningkatkan inklusi keuangan di daerah.

“Terimakasih Kantor Regional 3 OJK sudah inisiasi kegiatan PIKD ini sebagai upaya kita, TPKAD, terlebih literasi dan akses keuangan ini cakupannya luas dan masyarakat akan lebih familiar dengan lembaga jasa keuangan," ucap Sumarno.

BACA JUGA:ADUH! Dana Alokasi Umum Earmark 2023 Wonosobo Terancam Hangus

Sumarno menandaskan, dirinya menginginkan agar setiap pihak yang bersangkutan dapat bersinergi dan menjemput bola kepada masyarakat. Menurutnya, cara tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses keuangan dengan mudah dan cepat melalui lembaga keuangan yang dinilai kredibel.

Di samping itu, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengatakan dalam sambutanya, peluncuran PIKD tersebut sekiranya dapat mendorong pengetahuan masyarakat dari adanya praktik-praktik investasi bodong dan pinjaman online (pinjol).

"Dulu di Wonosobo marak sekali ada jasa keuangan ilegal seperti Bowo Jenggot, SS, Rajawali, arisan bodong, dan berbagai macam kedok penipuan," ungkap Bupati Afif saat menyampaikan sambutannya.

Afif berharap, berbagai layanan jasa keuangan ilegal yang pernah ramai dibincangkan di Wonosobo tersebut tidak dapat terulang kembali karena adanya program PIKD.

Sumber: magelang ekspres