Bupati Temanggung Minta Pemprov Jateng Bantu Atasi Masalah Akses SMA dan Harga Panen Petani
PAPARAN. Bupati Temanggung saat paparan di hadapan Gubernur Jawa tengah Ahmad lutfi saat berkunjung ke temanggung kemarin.-SETYO WUWUH-TEMANGGUNG EKSPRES
TEMANGGUNG, MAGELANGEKSPRES.ID – Bupati Temanggung, Agus Setyawan, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk turun tangan menangani sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah di wilayahnya.
Dua isu yang menjadi sorotannya adalah minimnya akses pendidikan tingkat SMA negeri di wilayah pinggiran, serta lemahnya posisi tawar petani terhadap harga panen.
Permintaan itu ia sampaikan dalam acara Penyerahan Bantuan Gubernur Jawa Tengah dan Dialog Bersama Tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama Temanggung, yang digelar di Pendopo Pengayoman, Selasa (15/7) sore.
BACA JUGA:Bupati Temanggung Dorong Prestasi Atlet Muda, Siapkan Kelas Khusus Olahraga di SMP Mulai 2026
Menurut Bupati Agus, masih ada beberapa kecamatan yang belum memiliki fasilitas SMA negeri memadai.
Akibatnya, banyak siswa dari daerah perbatasan harus menempuh pendidikan di kabupaten tetangga.
“Masih banyak pelajar dari Temanggung, khususnya wilayah pinggiran, yang bersekolah ke luar daerah. Seperti dari Pringsurat ke Magelang, Tretep ke Wonosobo, dan Bejen ke Kendal,” ungkapnya.
BACA JUGA:Hari Pertama Sekolah, Bupati Temanggung Hadir Mendadak dan Bikin Siswa SD Negeri 2 Tersenyum
Ia juga menyinggung soal kondisi petani yang menurutnya cukup memprihatinkan.
Meski sebagian besar masyarakat Temanggung menggantungkan hidup dari sektor pertanian, khususnya hortikultura seperti tembakau dan kopi, mereka belum memiliki kuasa dalam menentukan harga jual hasil panen.
“Sekitar 80 persen masyarakat Temanggung adalah petani dan buruh tani. Tapi hingga kini mereka belum bisa menentukan harga panen. Ini membuat mereka khawatir harga akan jatuh. Mohon arahan dari Pak Gubernur,” ujarnya.
BACA JUGA:Bupati Temanggung Belum Setujui Sekolah 5 Hari: Khawatir Kurangi Waktu Ngaji Siswa
Agus bahkan mengungkapkan bahwa sejumlah bangunan penting seperti rumah dinas bupati dan kantor DPRD dulunya dibangun atas iuran petani tembakau antara tahun 1994-1996.
Namun kini, kesejahteraan petani justru kian terancam.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: temanggung ekspres