Kudatuli Diungkap Kembali

MAGELANGEKSPRES.COM, JAKARTA - Peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal Kudatuli masih menyisakan luka mendalam. Bahkan, PDI Perjuangan tidak pernah menutup kasus itu. Ini dibuktikan setiap rakernas dan kongres, agenda itu selalu masuk dalam rekomendasi penuntasan kasus nasional. Forum Nasional 27 Juli 1996 atau lebih dikenal Fornas 96 kembali mendorong penuntasan kasus kasus tersebut. \"Peristiwa di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat selalu teringat dalam memori. Dan ini akan kembali dibahas dalam Kongres V PDI Perjuangan yang digelar pada 8 Agustus mendatang,\" terang Sekretaris Fornas 96, Raya Maringan Tampubolon, kemarin (28/7). Selain meminta penuntasan kasus Kuda Tuli, Fornas 96 juga memiliki beberapa poin lagi yang diminta dimasukkan dalam Kongres nanti. Poin lain adalah Kongres ke-V PDI Perjuangan harus menetapkan Megawati Soekarnoputri kembali jadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024. \"Jelas ya, karena Megawati merupakan tokoh reformasi bangsa. Atas nilai-nilai yang telah dilalui, maka dilakukan dan diperjuangkan terhadap bangsa dan negara Indonesia sehingga terciptanya reformasi dan lahirnya demokrasi di Indonesia,\" terang Raya Maringan. Menurut dia, pelaksanaan Kongres ke-V tidak terlepas dari Kongres I PDI Perjuangan yaitu dengan semangat gotong royong meluruskan perjuangan rakyat. \"Kongres ke-V PDI Perjuangan dapat menetapkan bakal calon presiden dan atau wakil presiden untuk periode 2024-2029 kepada putra dan putri dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri,\" ujarnya. Sementara itu, Bendahara Fornas 96, Ali Husen menambahkan meskipun pihaknya mendukung partai berlambang banteng itu, tapi dirinya merasa penuntasan kasus Kudatuli harus dilakukan. Ia meminta pemerintah membuka diri menyelesaikan kasus ini agar hal serupa itu tak terulang lagi di kemudian hari. \"Walau kita bagian dari PDI-P, kita harus ingatkan namanya manusia kan kenapa ini persoalan tidak diselesaikan,\" kata Ali. Senada disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning. Ia pun mendorong Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan peristiwa kerusuhan itu. \"Tentu kami dorong presiden, bahkan dari waktu Jokowi periode satu, terus dorong beliau tuntaskan kasus 27 Juli,\" kata Ribka. Menurut dia, PDIP sendiri tidak pernah menutup kasus itu. Bahkan, setiap rakernas dan kongres selalu masuk dalam rekomendasi penuntasan kasus Kudatuli. \"Kalau peristiwa 27 Juli itu PDIP tidak pernah menutup. Artinya penting ya jangan dibilang kok tidak dibuka lagi, kok tidak diteruskan lagi, tidak. Persoalannya kan di adhoc-nya militer lah yang belum bisa clear. Komnas HAM juga sudah membuka nah itu yang menjadi persoalan di kita,\" kata Ribka. Untuk diketahui peristiwa 23 tahun itu muncul setelah adanya dari dualisme di tubuh PDI-P. Kelompok dari Ketua Umum hasil kongres Medan Soerjadi menyerbu dan menguasai Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, yang diduduki Ketua Umum PDI Kongres Surabaya, Megawati Soekarnoputri. Komnas HAM mencatat sebanyak lima orang yang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang dalam peristiwa itu. (ful/fin)

Sumber: