Perbarui Data Penerima Bansos

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Pemerintah diminta memperbarui data keluarga penerima manfaat (KPM). Tujuannya agar penyaluran bantuan sosial bisa berjalan lancar dan tidak menciptakan kecemburuan sosial di masyarakat. Transparansi data penerima bantuan sosial, termasuk BPNT (bantuan pangan nontunai)/program sembako diharapkan dapat membantu proses penyaluran bantuan. \"Adanya data yang komprehensif dapat membantu pemerintah mengalokasikan bantuan dengan sistematis. Selain itu, tidak menutup kemungkinan untuk mendorong pemerintah berkolaborasi dengan elemen masyarakat meringankan beban mereka yang terdampak dengan melakukan donasi dan aksi solidaritas,\" kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan di Jakarta, Senin (11/5). Jika gerakan sosial masyarakat tersebut dapat terintegrasi dengan data pemerintah tentu akan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Dari sisi demand, lanjutnya, data yang terhimpun dapat membantu memberikan gambaran daerah mana saja yang perlu mendapat perhatian ekstra dalam proses penyaluran bantuan. \"Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai kriteria penerima bantuan. Sehingga mereka yang menerima memang mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan,\" paparnya. Data KPM selama ini dihimpun dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun oleh Kementerian Sosial. Melihat sebaran masyarakat prasejahtera yang cukup merata, pemerintah pusat perlu terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal pendataan tersebut. \"Peran serta dari pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi menjadi sangat krusial. Karena menjadi corong terdepan untuk menangkap situasi di daerah masing-masing,\" terangnya. Menurut Pingkan, pendataan DTKS memang dilakukan secara berkala. Hanya saja, di tengah situasi pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang terdampak dan menjadi rentan. Sehingga pendataan ulang perlu dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Selanjutnya, diolah di tingkat pusat sebagai acuan pembuatan kebijakan yang berbasis pada fakta di lapangan. \"Selain pendataan ulang, proses verifikasi yang valid atas data para KPM juga diperlukan untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan berdampak kepada yang berhak menerima,\" urainya. Namun, hal itu tidak lepas dari peran serta pemerintah pusat dan daerah untuk terus berkoordinasi untuk memastikan validitas data. Selain itu, perlunya pemeriksaan secara langsung di lapangan untuk memastikan kebenarannya. Pendataan ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu silam merupakan salah satu contoh yang dapat diikuti oleh daerah-daerah lainnya. \"Hal ini juga penting untuk memastikan penerima bantuan ini tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan skema yang lain. Mengingat kebijakan jaring pengaman sosial memiliki pos alokasi anggaran dari APBN dan juga APBD. Sehingga peran aktif dari daerah sangat dibutuhkan,\" pungkas Pingkan. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi dengan baik agar penyaluran bansos tepat sasaran bagi masyarakat terdampak kebijakan penanggulangan COVID-19. \"Dua pekan lagi sudah Lebaran. Saya berharap masyarakat terdampak kebijakan penanggulangan COVID-19 yang terkena PHK, tidak bisa pulang kampung, dan masuk kelompok masyarakat tidak mampu, bisa menikmati bantuan sebelum Lebaran,\" kata Lestari. Dia meminta sejumlah pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan tahap sebelumnya secara menyeluruh. Tujuannya, agar penyaluran bansos tahap berikutnya bisa lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menurut dia, kepastian penerimaan bantuan menjadi penting agar masyarakat terdampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tidak lagi terbebani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama wabah COVID-19 ini. Dia mengakui, dalam proses penyaluran bansos, masih terjadi kendala di lapangan. Salah satu permasalahan pada penyaluran bantuan tahap sebelumnya adalah data penerima tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. \"Dalam penyaluran bantuan menjelang Lebaran ini saya berharap menggunakan data penerima yang sudah divalidasi hingga tingkat RW. Sehingga bansos salah sasaran bisa ditekan,\" ucap legislator asal Partai NasDem itu. Kondisi serupa, lanjutnya, juga terjadi di sejumlah daerah yang menerapkan PSBB, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurut dia, secara umum persoalan yang dihadapi sama, yakni karena ketidakakuratan data penerima bantuan. \"Saat ini di sejumlah daerah itu sedang berupaya memperbaiki data agar penyaluran bantuan tepat sasaran,\" ucap Lestari. Upaya memperbaiki data penerima bantuan merupakan langkah yang sangat penting. Dia mengatakan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak merupakan hal yang sensitif. Sehingga bila ada kesalahan dalam penyaluran berpotensi menimbulkan kekecewaan dan bisa menimbulkan keributan di lapangan.(rh/fin)

Sumber: