Budi Prayitno Wanti-wanti Anggaran Stunting 100 Persen untuk Masyarakat

MAGELANG, MAGELANGKESPRES.DISWAY.ID - DPRD Kota Magelang menekankan anggaran penanganan stunting harus bisa dirasakan langsung oleh balita stunting dan balita terindikasi stunting.

Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno tidak ingin, Pemkot Magelang mengalihkan anggaran stunting untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat secara langsung ke masyarakat.

"Presiden Jokowi sudah mengamanatkan kalau anggaran stunting harus untuk penanganan stunting. Bukan untuk perjalanan dinas PNS, rapat, dan hal terkait yang dinilai tidak krusial," kata Budi Prayitno, Senin, 26 Juni 2023.

BACA JUGA:Cegah Stunting, Pemkot Magelang Salurkan Bantuan Makanan Tambahan ke Anak-anak

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap, ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai Rp10 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, mayoritas justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.

"Idealnya 80 persen harus diwujudkan berupa bantuan protein seperti ikan, daging, dan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan 20 persennya juga larinya ke masyarakat, karena stunting tidak melulu soal kekurangan gizi saja," jelasnya.

BACA JUGA:Disperpa Bantu Warga Rejowinangun Selatan Cegah Stunting

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, masalah stunting tidak serta merta karena s0al gizi semata. Ada penyebab lain di luar gizi.

"Penyebab stunting kan beda-beda. Memang paling banyak tentang gizi, tapi ada juga faktor lain, seperti lingkungan sosial. Nah, 20 persen selain gizi itu bisa untuk pencegahan stunting perihal lain," papar dia.

Namun, menurut pria yang akrab disapa Udi itu, penanganan stunting di Kota Magelang masih terlihat dangkal. Penanganan stunting belum bisa menjangkau masyarakat di sektor terkecil yakni keluarga maupun RT/RW.

"Jika seperti ini terus, saya khawatir penanganan stunting di Kota Magelang tidak bisa meraih target zero stunting pada tahun 2024," kata Udi.

BACA JUGA:Muh Harjadi Anggap Kekurangan Sekolah Negeri di Magelang Selatan Jadi Masalah Utama PPDB

Oleh karena itu, dia meminta komitmen antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP4KB) dan Dinas Kesehatan untuk mulai terjun secara langsung mengalokasikan anggaran berdasarkan asas manfaat di masyarakat.

"Pendataan ini harus dilakukan secara terbaharukan, bisa mingguan atau bulanan. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan, pemberian bantuan makanan,  hingga pendampingan secara rutin berkelanjutan," ujarnya.

Sumber: magelang ekspres