Program SLBM Diisukan Bermasalah, Ini Kata Dinas dan Desa-Desa Penerima Manfaat

PURWOREJO, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID - Sejumlah masyarakat yang di desa penerima manfaat program bantuan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Tahun 2023 di Kabupaten Purworejo mengaku prihatin adanya isu liar terkait ketidaksesuaian spesifikasi produk dan pengondisian oleh unsur dinas dan anggota DPRD.

Mereka menilai, isu-isu yang beredar melalui beberapa media online akhir-akhir ini tidak sesuai fakta dan cenderung tendensius untuk kepentingan pihak tertentu.

Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi (Rakor) program SLBM yang berlangsung di Aula Kantor Dinas PUPR Kabupaten Purworejo, Jumat 28 Juli 2023.

Rakor dipimpin Kepala Dinas PUPR Purworejo, Suranto, bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program SLBM, Rizki Khozari, dan dihadiri fasilitator, para kepala desa, serta ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) calon penerima manfaat.

BACA JUGA:Polres dan BPC Hipmi Purworejo Sepakat Bersinergi Ciptakan Ekonomi yang Maju

Dalam forum itu diketahui bahwa ada sebanyak 13 desa calon penerima manfaat yang tersebar di 4 kecamatan. Masing-masing desa akan mendapatkan bantuan sekitar Rp316.700.000 untuk 50 kepala keluarga (KK).

Dana tersebut digunakan antara lain untuk pengadaan tangki septic, sumur resapan, dan closed serta biaya operasional, tenaga, administrasi, dan material. Selanjutnya proses pelaksanaan SLBM dilakukan secara swakelola oleh KSM yang ditunjuk oleh masing-masing kepala desa.

Dari 13 desa itu, sebanyak 11 desa memilih membeli barang dari supplier PT Cahaya Mas Cemerlang (CMC), sedangkan 2 desa lainnya memilih produk dari Bioaga.

“Kemarin memang kita mendapat share-share-an yang kurang mengenakkan, padahal ya tidak seperti itu. Kita di tingkat desa itu baik-baik saja pak, nggak ada istilahnya yang mengarahkan ke sana ke sini. Kualitasnya terbaik, yang memenuhi standar SNI,” kata Kepala Desa Sudorogo Kecamatan Kaligesing, Misriyanto.

BACA JUGA:Rehab Kantor Sekretariat DPRD Purworejo Diestimasi Telan 3 Miliar

Diungkapkan, sejak tahap sosialisasi hingga saat ini, program SLBM di wilayahnya berjalan kondusif. Koordinasi dan musyawarah selalu dilakukan oleh Pemerintah Desa, KSM, dan masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat pun tidak mau ambil pusing dan meresahkan adanya isu tersebut. Terkait produk yang dipilih dari PT CMC, itu sudah menjadi keputusan masyarakat atas berbagai pertimbangan yang sesuai ketentuan.

“Kita cuma prihatin kemarin ada pemberitaan yang notabene kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut pihaknya mengaku bahwa program SLBM sangat dibutuhkan masyarakat di wilayahnya. Saat ini, Desa Sudorogo tercatat belum ODF karena masih cukup banyak keluarga yang belum memiliki jamban.

Sumber: magelang ekspres