70 Persen APBD untuk Birokrasi, Sisanya untuk Rakyat

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Gubernur diminta bisa menempatkan diri pada dua posisi. Yakni sebagai wakil pemerintah pusat dan pembina di daerah. Tujuannya agar bisa mengakomodir program-program pusat untuk dimasukkan dalam rencana program di daerahnya. Sebab, hingga saat ini masih ada anggaran tidak tepat sasaran. Seharusnya masyarakat yang menikmati. Namun faktanya, aparatur atau birokrasi yang merasakan. "Tolong juga dorong kabupaten/kota untuk membuat program-program yang paralel dengan program pusat. Sehingga paralel juga dengan provinsi. Fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan sumber daya manusia," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rakornas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (26/11). Dengan kondisi infrastruktur yang baik serta SDM unggul plus memanfaatkan bonus demografi, pada 2050 mendatang Indonesia mendominasi ekonomi dunia bukan lagi impiam belaka. Tito juga berpesan agar gubernur bisa menjaga stabilitas keamanan. Targetnya merealisasikan program-program yang telah direncanakan selama lima tahun ke depan. "Tidak akan bisa membangun dan mengeksekusi program kalau situasi di daerahnya kacau," papar mantan Kapolri ini. Selain itu, Tito juga menyinggung ketimpangan anggaran provinsi yang belum tepat sasaran. Dia menyebut program yang sampai menyentuh masyarakat tidak sampai 20 persen di beberapa daerah. Sementara anggaran untuk aparaturnya 50-60 persen. Seharusnya, lanjut Tito, anggaran kesehatan jumlah alokasi setidaknya 15 persen dari total APBD dan pendidikan 20 persen. Anggaran kesehatan dan pendidikan tersebut mestinya bisa langsung menyentuh dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. "Kita mendorong supaya pendidikan dan kesehatan jangan hanya membuat program yang hanya ada. Tetapi benar-benar sampai terasa oleh masyarakat," terang mantan Kapolda Metro Jaya ini. Dia mencontohkan realisasi anggaran yang hanya untuk memenuhi serapan anggaran saja. Seperti pengadaan peralatan kesehatan. Sebenarnya alat tersebut tidak dibutuhkan. "Ada yang membeli alat kesehatan. Seolah-olah masuk prioritas kesehatan. Tetapi ternyata alatnya nggak dipakai, nggak digunakan. Tolong gubernur, pada waktu penyusunan APBD betul-betul menyisir dan mengoreksi anggaran," tukasnya. Sementara itu, mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli sangat menyesalnya porsi APBD terbanyak untuk birokrasi. Dia menilai sistem pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah harus diperbaiki. Saat ini 70 persen APBD habis untuk birokrasi dan legislatif. Di antaranya untuk membiayai gaji serta penunjang lainnya. Sedangkan, masyarakat hanya menikmati porsi anggaran 30 persen. "Pola pengelolaan ini harus diubah. Minimal 60 persen anggaran buat rakyat. Sisanya buat birokrasi, legislatif dan sebagainya," ujar Rizal Ramli. Selain itu, pemerintah saat ini bisa melakukan transformasi alokasi keuangan daerah. Karena pengelolaan dinilai tidak tepat sasaran. "Harus bisa rumuskan alokasi keuangan daerah. Bagaimana cara membagi uang dari pusat ke daerah. Apa standarnya. Pada dasarnya sederhana. Itu bisa dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah," bebernya.(rh/fin)

Sumber: