Dorong Partisipasi Semua Pihak Menjamin Keberlanjutan Program Kotaku

MAGELANG - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Prakasa 100-0-100. Yaitu, 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak. \"Ada beberapa fokus kunci pelaksanaan Program Kotaku dalam pencegahan dan penanganan permukiman kumuh, dimulai dari transparansi pada semua tingkatan baik pemerintah maupun masyarakat sebagai modal membangun kepercayaan  antar pelaku pembangunan,\" ucap Kepala Bidang Kawasan Permukiman selaku Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (Satker PIP) Kabupaten Magelang, Endra Hatmanta, S,Si., M.M mewakili Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang. Hal tersebut disampaikan dalam Workshop Program Kotaku, dengan tema \"Membangun  Plafon Kolaborasi untuk Mewujudkan Permukiman Layak Huni Melalui Program Kotaku\" di Hotel Ning Tidar, Kamis (29/8). Endra menyatakan, kegiatan tersebut untuk mendorong partisipasi seluruh pihak untuk menjamin keberlanjutan program. Selain itu, menumbuhkan akuntabilitas publik sebagai prinsip konsistensi dan tanggungjawab dalam menjalankan kebijakan dan program yang dilakukan, termasuk melibatkan masyarakat. Selain masyarakat, keterlibatan semua pihak adalah penting sebagaimana tertuang dalam New Urban Agenda dan goals ke 11 dari SDG’s. Yaitu, menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. \"Bukanlah suatu hal mudah untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Terkadang semboyan program-progam peningkatan kualitas permukiman hanya menjadi sebuah retorika semata,” katanya. Pada kenyataannya, lanjutnya, kondisi layak atau tidaknya kawasan permukiman tak terpisahkan dari kondisi masyarakatnya. Sebab itu, dalam program penanganan permukiman kumuh, selalu terdapat kata-kata “berbasis masyarakat”. Dijelaskan, Worshop Program Kotaku di tingkat kabupaten digelar untuk mengkonsolidasikan  peran dan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) untuk menjaga kesinambungan sinkronisasi kebijakan dan sinergi program penanaganan permukiman kumuh serta bersama-sama mereview pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh. khususnya Program Kotaku di daerah. Sedangkan tujuan secara khusus adalah, terdapatnya kepedulian pemda melalui kegiatan dan penyediaan anggaran untuk mendukung Program Kotaku pada khususnya maupun penanganan permukiman kumuh pada umumnya. Disamping itu juga terbukanya peluang kerjasama (kolaborasi) antara  pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kelompok peduli dalam upaya pencegahan dan penanganan permukiman kumuh di masing-masing wilayah Peserta workshop berjumlah 30 orang terdiri dari unsur OPD (DPU,DLH,Dinas kesehatan,DPRKP, BPN) stakeholder Bank Jateng, Bank Bapas, Pertamanan Borobudur, pendamping IUWASH, Pendamping PAMSIMAS, kepala desa, BKM , OSP2 Jawa Tengah, dan Pendamping Program Kotaku. Narasumbernya dari unsur Bapeda Pokja PKP Perumahan Kawasan Permukiman Arif Yulianto, Kasi Permukiman DPRKPselaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker PPK, Wahyu Hernowo dan Kepala Desa Pucungrejo M. Makruf. Dalam paparannya, Arif Yulianto menguraikan perjalanan penanganan  kumuh sejak penetapan SK Kawasan Kumuh Perkotaan di akhir 2014 hingga 2019. Sedangkan Wahyu Hernowo menyampaikan motivasi untuk menarik sebanyak mungkin pihak-pihak yang berpotensi untuk berpartisipasi melalui tanggungjawab sosial (CSR). \"Kami mencoba memprovokasi pihak-pihak terkait, dalam tahap awal ini kalangan perbankan dan PT. Taman Wisata Candi Borobudur yang dikenal telah memiliki program CSR yang baik khususnya dalam perbaikan rumah tidakmlayak huni, untuk memperluad jangkauannya melalui penataan dalam skala kawasan,” tandasnya. “Kawasan kumuh yang kami tangani juga menyimpan potensi, antara lain sebagai kampung bengkel, kampung olah sampah dan lain sebagainya yang bisa sinergis dengan program-program pada perusahaan\" tambahnya. Kepala Desa Pucungrejo M. Makruf sebagai narasumber terakhir memberikan gambaran terkait kolaborasi penganggaran sebagai best practice yang dapat menginspirasi desa-desa lainnya.(adv).  

Sumber: