Kartu Pra Kerja Jokowi Bakal Gagal

JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) siap mengeluarkan kartu pra kerja (KPK). Lewat Program itu, Pemerintah memberikan pembekalan skill kepada lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, yang belum bekerja hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun telah mengalokasikan anggaran senilai Rp10,3 triliun tahun depan untuk merealisasikan rencana Presiden Jokowi itu. Namun sejumlah kalangan seperti ekonom dan akademisi menyangsikan program tersebut akan berhasil. Sebab indikator keberhasilan menekan jumlah pengangguran bukan dari kartu pra kerja tetapi pertumbuhan ekonomi. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang bergairah. Hal itu disebabkan pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Nah, atas kondisi pertumbuhan ekonomi yang belum naik signifikan masih di angka 5,05 persen. Maka tidak memungkinkan pengangguran akan berkurang. \"Program KPK belum tentu efektif menyelesaikan masalah pengangguran. Dilihat dari sektor formal, masih melambat khususnya serapan tenaga kerja di manufaktur,\" ujar Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (21/8). Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Pieter Abdullah memberikan penilaian yang sama, bahwa KPK tidak akan berhasil menuntaskan masalah pengangguran di Tanah Air. \"Kata kunci menekan pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi stagnan di 5 persen, maka setiap tahun kita menumpuk pengangguran dan akan mencapai puncaknya di tahun 2030,\" ujar Pieter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (21/8). Oleh karena itu, menurut dia, kehadiran KPK di tengah-tengah masyarakat bukan sebuah solusi yang tepat untuk menekan jumlah pengangguran yang kian bertambah setiap tahunnya. \"KPK bukan solusi mengurangi pengangguran, tapi sekadar memberikan bantuan kepada mereka yang masih dalam proses mencari kerja,\" ucap dia. Dia memastikan KPK tidak akan berhasil, dan tidak perlu lagi dilakukan kajian segala macam karena tidak akan menyelesaikan masalah jumlah pengangguran. \"Tidak perlu kajian. sudah jelas bahwa kebijakan ini tidak akan menyelesaikan masalah pengangguran. Yang bisa menyelesaikan masalah pengangguran hanyalah membuka lapangan kerja dan itu bisa terjadi jika investasi dan pertumbuhan ekonomi tumbuh tinggi,\" jelas dia. Senada juga dikatakan oleh Pakar Ketenagakerjaan, Aloysius Uwiyono. Dia melihat saat ini lapangan kerja masih terbatas. Artinya program KPK untuk meningkatkan skill para pesertanya hanya sia-sia saja. \"Kalau pengangguran itu tergantung ya, coba sudah dilatih lalu lapangan kerja belum tumbuah. Jadi gak akan bisa gunakan skill itu,\" ucap dia di Jakarta, kemarin (21/8). Adapun solusinya, menurut dia, pemerintah harus gerak cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, lapangan kerja akan terbuka sehingga peserta KPK bisa tersalurkan. \"Tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Bila tinggi maka akan banyak perusahaan yang berdiri. Sebaliknya bila rendah, pertumbuhan perusahaan jadi kecil, dan tidak akan terserap banyak tenaga kerja,\" ucap dia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal menilai duit yang dikucurkan pemerintah cukup besar untuk program tersebut, dikhawatirkan dana tersebut malah tidak tepat sasaran. Sebab, selama ini belum ada kejelasan dari pemerintah tentang definisi KPK untuk apa. Apalagi menggunakan dana yang tidak sedikit yakni lebi dari Rp10 triliun. \"Pertama, kita harus jelas dulu definisi KPK itu apa, masalahnya anggaran ini besar sekali Rp 10 triliun. Kita harus tahu definisinya kartu pra kerja itu apa, agar anggaran tepat sasaran, sampai hari ini tidak jelas simpang siur, Menteri Tenaga Kerja (M Hanif Dhakiri) sendiri bingung itu anggaran mau kemana,\" kata Siad kemarin. Dalam KPK ini juga berpotensi mendorong orang untuk menganggur karena demi mendapatkan insentif dari pemerintah. Hal itu karena statemen Jokowi akan menggaji semua penangguran. \"Dalam kampanye Pak Jokowi bilang bahwa orang yang menganggur akan dapat semacam bantuan dana, itu kan berbahaya ya mendingan orang nganggur karena ada duit kan,\" kata Said. \"Harusnya ada definisi jelas mana yang berhak mendapatkan. Bisa jadi itu dicurangi kan karena ada uang saku,\" lanjut dia menjelaskan.(din/fin)

Sumber: