Terkait Uighur, Indonesia Harus Bisa Tekan China

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Indonesia diminta menekan China terkait kekerasan terhadap kelompok minoristas Islam Uighur. Tekanan bisa dilakukan dengan membatasi investasi dan melalui dewan keamanan PBB yang Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana meminta Indonesia bereaksi keras terkait perlakuan pemerintah China terhadap minoritas Uighur. Terlebih masalah Uighur telah menjadi isu dunia. \"Mengingat masalah Uighur sudah menjadi isu internasional dan Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam sudah sepantasnya bila Indonesia bersuara keras dan lantang,\" ujarnya di Jakarta, Rabu (18/12). Menurutnya, kasus ini bukan hanya masalah solidaritas muslim. Tapi juga kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dimana HAM sudah diinjak-injak oleh pemerintah China terhadap Uighur. \"Tidak seharusnya, mereka mendapat perlakuan yang melanggar HAM,\" katanya. Hikmahanto meminta agar pemerintah Indonesia melakukan tekanan terhadap China terkait kasus Uighur. Indonesia bisa mempermasalahkan pelanggaran HAM atas minoritas Uighur ke Dewan HAM PBB Baca Juga Jokowi Beri Kesempatan Swasta dalam Proyek Ibu Kota Baru \"Kedua, meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan sidang darurat mengingat Indonesia adalah anggotanya,\" ujar dia. Selain itu, Hikmahanto juga mengatakan pemerintah Indonesia bisa menggalang Gerakan GNB untuk bersuara dan menentang tindakan pemerintah China atas perlakuan terhadap minoritas Uighur. \"Lalu, membatasi pinjaman dari China dan masuknya investasi China mengingat Indonesia adalah pasar potensial bagi pemerintah dan pelaku usaha China,\" kata dia. Sementara Anggota Komisi I DPR Fadli Zon meminta Indonesia bersikap progresif mempermasalahkan Uighur di Dewan Keamanan PBB. \"Sejauh ini saya melihat Indonesia baru menyampaikan sikap mengenai Uighur hanya melalui forum bilateral dengan China. Saya kira sikap ini tidak cukup. Untuk mewujudkan politik luar negeri bebas aktif, Pemerintah perlu mengambil sikap lebih progresif mengenai hal ini,\" ucap Fadli kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/12). Ada dua hal yang bisa dilakukan Indonesia untuk itu. Pertama, Indonesia bisa mendorong China untuk mengedepankan dialog dengan kelompok moderat di Xinjiang guna memberi otonomi lebih luas dalam hak beragama dan berbudaya. \"Kita paham jika soal Muslim di Xinjiang ini adalah masalah yang kompleks, bukan hanya isu keagamaan, tapi juga masalah politik, ekonomi dan budaya. Sehingga, pemerintah China perlu membuka pintu dialog dengan banyak kamar agar tersedia resolusi damai atas konflik yang selama ini berlangsung,\" ucapnya. Yang kedua, Indonesia harus mendorong China melibatkan publik dan organisasi internasional dalam menyelesaikan masalah muslim Uighur. Menurutnya, China bisa menjadikan negara-negara muslim yang dipercaya China sebagai perantara dialog untuk menyelesaikan masalah di Xinjian secara dialogis. \"Saya kira, isu-isu itu perlu didialogkan pemerintah Indonesia kepada China. Jangan lupa, ikut menciptakan perdamaian dunia adalah salah satu amanat konstitusi kita,\" jelas dia. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma\\\'ruf Amin meminta Pemerintah China membuka akses informasi terkait konflik kemanusiaan yang terjadi pada Muslim Uighur. \"Kita berharap semua pihak terbuka, lebih terbuka, termasuk (Pemerintah) China. China sudah memberikan alasannya bahwa kamp-kamp mereka bukan untuk indoktrinasi tapi semacam pelatihan. Maka kita minta nanti lebih terbuka,\" katanya. Wapres juga menegaskan sikap Pemerintah Indonesia untuk menjunjung prinsip perlindungan HAM, khususnya terhadap etnis Muslim Uighur yang diduga mendapat perlakuan diskriminatif oleh Pemerintah China. \"Pemerintah (Indonesia) konsisten soal perlindungan hak asasi manusia. Kita akan mendukung upaya-upaya perlindungan dan mengajak Pemerintah China untuk melindungi hak asasi manusia,\" tegasnya.(gw/fin)

Sumber: