Fraksi PKS Kota Magelang Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM

MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID- Fraksi PKS DPRD Kota Magelang mendukung sikap Fraksi PKS di DPR RI Menolak Kenaikan BBM dan meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah dilakukan terhadap kenaikan harga BBM yg dilakukan tanggal 3 September 2022.

"Karena akan berdampak kesulitan ekonomi pada masyarakat kelas menengah bawah. Kenaikan BBM bisa berakibat melonjaknya harga harga kebutuhan masyarakat yg lainya,"jelas Ketua Fraksi PKS Kota Magelang, Achmad Widodo dapil Magelang Utara saat didampingi Bustanul Arifin Dapil Magelang Selatan dan Imam musaechoni dari Magelang Tengah, Selasa(6/9) diruang kerjanya.

Widodo begitu nama pangilan akrabnya mengungkapkan kenaikan BBM yang terlalu tinggi dapat menyebabkan menurunya daya beli masyarakat apalagi melihat kondisi ekonomi yg baru saja mulai bangkit lagi sejak dilanda pandemi Covid 19.

Selain itu, kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dan Pertalite bentuk penghianatan terhadap kepercayaan rakyat. Pemerintah diberi mandat oleh rakyat untuk mensejahterahkan masyarakat, dengan menstabilkan harga kebutuhan masyarakat dan menyiapkan lapangan kerja.

Sesuai janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, faktanya BBM sudah naik tujuh kali selama pemerintahan Jokowi sejak 2014. Pemerintah seringkali berdalih jika membengkaknya biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena adanya subsidi BBM. Padahal pembengkakan biaya APBN bisa dikurangi dengan melakukan efisiensi agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi. Pemerintah bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas seperti proyek Ibu Kota Nusantara sehingga tetap bisa memberikan subsidi BBM kepada rakyat.

Efek kenaikan semakin memperburuk perekonomian rakyat yang baru mau pulih pasca pandemi Covid-19. Dengan naiknya BBM Subsidi dikhawatirkan menurunkan daya beli masyarakat dan memperparah tingkat kemiskinan di Kota Magelang.

Kompensasi berupa bantuan sosial (bansos) dari pemerintah atas naiknya harga BBM subsidi hanya menjadi solusi yang bersifat sementara. Terlebih, penyalurannya selama ini banyak catatan, ketidak akuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya praktik korupsi bansos.

"Oleh karena itu, Fraksi PKS Kota Magelang mendesak kepada Pemerintah untuk membatalkan kebijakan Kenaikan BBM Subsidi yang membebani rakyat.
Demikian pernyataan sikap kami sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Semoga dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah,"tandasnya. (hen/adv)

Sumber: magelangekspres.com