Padat Karya di Wonosobo Dikucur Rp500 Juta, Antisipasi Dampak Inflasi Kenaikan Harga BBM

WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID- Mengantisipasi dampak inflasi kenaikan harga BBM, Pemkab Wonosobo melalui bidang SDA DPUPR menggelar program padat karya normalisasi jalan inspeksi dan saluran irigasi Mangli, Blawong dan Jimat yang berada di Kelurahan Mlipak, Sambek, Jaraksari dan Selomerto.

“Program pada karya yang kita lakukan, untuk menekan inflasi dengan penciptaan lapangan kerja melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja informal bidang Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo dan Penataan Ruang senilai Rp500 juta,” ungkap Kabid SDA DPUPR Eko Premono, kemarin.

Pelaksanaan program pada karya di Mangli yang berada di wilayah Kelurahan Sambek dan Mlipak di pantau langsung oleh Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, Nurudin Ardiyanto.

Menurutnya, tujuan pelaksanaan pekerjaan  meningkatkan kinerja sektor irigasi dengan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan dan sekaligus mendukung perbaikan ekonomi masyarakat terdampak inflasi baik langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan padat karya dilaksanakan selama 20 hari kerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu dengan menyerap 250 orang tenaga kerja yang berasal dari Kelurahan Kelurahan Mlipak, Sambek, Jaraksari dan Selomerto. Pembayaran upah dilakukan setiap hari Sabtu dan diterima langsung oleh tenaga kerja sesuai jumlah hari kerja dengan membawa KTP.

Sedangkan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan diterima langsung petugas dari BPJS sebesar Rp16.800,00 per orang yang dibayarkan hanya satu kali selama kegiatan. Target kegiatan padat karya yang dilaksanakan mulai 1 Desember adalah normalisasi saluran sepanjang 9.650 meter yang berada di 4 wilayah kelurahan.

“Dan sampai dengan hari Sabtu ini prestasi pekerjaan sudah mencapai lebih dari 75% dan diharapkan sampai dengan batas akhir kegiatan pada 23 Desember sudah mencapai 100%,” terangnya.

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu yang lalu menjadi pemicu lonjakan inflasi di sejumlah daerah. Program padat karya merupakan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.

Dalam kontek lokal Kabupaten Wonosobo, dampak inflasi mengakibatkan adanya resiko berkurangnya daya beli masyarakat dan pengangguran di tengah masyarakat. Di satu sisi berkurangnya belanja infrastruktur telah mengakibatkan penurunan fungsi layanan infrastruktur yang ada. Untuk itu perlu suatu program yang dapat mengatasi masalah tersebut.

“Disamping sebagai perlindungan sosial akibat dampak inflasi, juga menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas infrastruktur dan menunjukkan kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya. (gus)

Sumber: magelangekspres.com