Pilpres Sekali Putaran, Inilah Sederet Dampak Positif Bagi Perekonomian Masyarakat

Dia menambahkan, apalagi pemenang Pilpres 2024 telah berkomitmen untuk menjadi pemimpin bagi semua dan akan menjalankan berbagai agenda dan program pembangunan yang inklusif dan progresif.

“Sebut saja seperti makan siang gratis buat anak-anak, hilirisasi, industrialisasi, yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi nasional,” imbuhnya.

BACA JUGA:Tepis Isi Film Dirty Vote, Alumni UI Tegaskan Kondisi Demokrasi Indonesia Masih Baik-baik Saja

Diakui Salamudin, sikap tulus dan apa adanya dari presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi modal kuat bagi pemerintahan baru dalam melakukan rekonsiliasi anak bangsa pasca Pilpres 2024.

Selain itu, menurut Salamudin, hasil Pilpres 2024 juga disambut baik oleh berbagai lapisan masyarakat mulai dari kota hingga pelosok kampung.

Salamudin yakin sepenuhnya bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi penghubung dan mampu memperhatikan semua kepentingan anak muda atau generasi muda dalam mencapai Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang.

BACA JUGA:Nama-nama Caleg Jateng VI yang Lolos DPR RI Versi Real Count KPU Sementara, Ada Nafa Urbach?

Sementara itu, Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), menyatakan bahwa presiden terpilih pada Pilpres 2024 harus segera melakukan langkah-langkah baru dalam kebijakan fiskalnya untuk meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Faisal menekankan pentingnya memberikan banyak terobosan dari segi fiskal guna mendorong pertumbuhan UMKM.

Menurutnya, program-program yang dapat meningkatkan produktivitas UMKM harus ditingkatkan karena UMKM memiliki peran yang dominan dalam membentuk ekonomi Indonesia.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan koordinasi kebijakan lintas kementerian atau lembaga guna mendorong sektor UMKM.

BACA JUGA:Kemenag Gelar Doa Bersama Lintas Agama Jelang Pencoblosan

Faisal juga menekankan bahwa tidak cukup hanya membahas masalah pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi juga perlu dilakukan evaluasi dan penyaluran yang tepat sasaran.

Faisal mengingatkan bahwa UMKM membutuhkan kebijakan sektoral yang mendampingi mereka agar dapat meningkatkan kelas dan mempertahankan bisnis mereka di platform daring maupun luring.

Dengan demikian, pemerintah dapat membantu meningkatkan produktivitas mereka serta memberikan kemudahan dalam perizinan dan perpajakan.

Sumber: magelang ekspres