Fitnah Lagi! Prabowo Dituduh Korupsi Pesawat Mirage Viral di Medsos, Forum Militer Buru Pelaku Penyebar

Selanjutnya, akun @tweetmiliter membuka kedua data tersebut sebagai pembanding yang kuat bahwa konten yang dibuat oleh netizen adalah informasi palsu atau disinformasi.

Terdapat penemuan menarik mengenai "diplomatic cable" ini. “Mari kita bandingkan dua diplomatic cable yang terpisah hampir 15 tahun ini. Terdapat banyak kesamaan kata-kata di dalamnya, terutama di bagian yang dilingkari," jelasnya.

Namun, akun @tweetmiliter juga menilai bahwa hal ini aneh jika memang data rahasia tersebut asli, mengapa bisa sampai bocor menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

BACA JUGA:Status Pencalonan Prabowo-Gibran Tetap Sah Menurut Pakar Hukum, Ini Sebabnya!

"Lagi pula, bagaimana mungkin diplomatic cable tanggal 25 Januari 2024 bisa bocor 6 hari menjelang pemilu? Timing yang sempurna + orang yang membocorkannya lebih hebat daripada Snowden," ungkapnya.

Di sisi lain, kabar bohong tersebut juga telah ditepis langsung oleh Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.

"Berita tersebut adalah berita palsu yang disebarkan oleh media luar negeri menjelang tanggal penyoblosan 14 Februari. Berita hoaks tersebut adalah bentuk politik yang busuk," ujar Yusril dalam pernyataannya.

Yusril menegaskan bahwa pembelian pesawat Mirage bekas milik Qatar tidak pernah terjadi karena keterbatasan anggaran negara.

Terlebih lagi, Yusril, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PBB menjelaskan bahwa, meskipun perjanjian telah disepakati, pemerintah tidak melanjutkan pembelian pesawat bekas tersebut.

"Tidak ada sanksi apa pun yang diberikan kepada Pemerintah RI sebagai akibat dari pembatalan tersebut," tegas Yusril.

BACA JUGA:Hasil Survei Pilpres Terbaru Prabowo Gibran Raih 52,5 Persen, Wacana Sekali Putaran Semakin Terbuka

Yusril juga menjelaskan bahwa, sebelumnya Qatar menginginkan Indonesia untuk membeli pesawat bekas tersebut secara tunai. Namun, karena keterbatasan anggaran, Indonesia tidak mampu membelinya secara tunai dan ingin melunasinya dengan utang.

“Pada akhirnya pemberlian dibatalkan karena anggaran yang terbatas, dengan cara utang tersebut akhirnya juga tidak dilaksanakan,” ucapnya.

Selain itu, Yusril juga mempertanyakan kredibilitas penulis berita tersebut, Jhon William, yang menurutnya tidak memiliki kapabilitas dan kepercayaan.

“Seharusnya penulis berita tersebut memeriksa pemerintah Qatar terlebih dahulu sebelum menyebut nama Prabowo,” jelasnya.

Sumber: