Progres Pembiayaan APBN TA 2023 Lingkup Kuasa BUN KPPN Magelang

Khusus untuk penyaluran alokasi TKD, pemerintah dalam hal ini Kementerian keuangan telah menerapkan mekanisme khusus (menggunakan sistem rekomendasi dalam pengajuan pencairan dana) untuk masing-masing jenis belanja TKD.

Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan TKD menjadi lebih terarah, terukur, akuntabel, dan transparan sehingga terjadi percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sampai dengan pertengahan bulan Desember 2023, penyerapan belanja TKD ke 3 pemda dalam wilayah kerja KPPN Magelang telah mencapai Rp3.994,75 miliar atau sebesar 98,45% dari total pagu TKD yang dikelola.

Tingkat realisasi TKD yang cukup tinggi ini menunjukkan keberhasilan pemda dalam mengelola kegiatan dan pelaksanaan proses pembiayaannya.

Namun demikian, dengan adanya sinkronisasi kegiatan antar sektor pada saat penyusunan APBN, dan kedisplinan masing-masing satker vertikal dalam menjalankan kegiatan secara tepat waktu, sehingga tingkat penyerapan/realisasi anggaran dapat dicapai sesuai target triwulanan, diharapkan belanja K/L satker vertikal dapat berkontribusi secara langsung dan dapat berkolaborasi dengan capaian output dari pelaksanaan kegiatan dengan pembiayaan TKD.

Hal ini diharapkan akan tetap berdampak positif serta menunjang bagi pertumbuhan perekonomian, pembukaan lapangan kerja utamanya pada pemda lingkup KPPN Magelang.  (*/adv)

Oleh : 

Wahyu Nugroho

KPPN Magelang

 

Sumber: kppn magelang