Nasional

Berita Terkini

300 Kepala Daerah Bermasalah , Dirjen Otonomi Daerah Buat Kajian Pilkada Langsung

Nasional

5 tahun

300 Kepala Daerah Bermasalah , Dirjen Otonomi Daerah Buat Kajian Pilkada Langsung

Kemenag Tolong Pakai Nurani!, Fachrul Razi: Sabar Kita Sedang Cari Jalan

Nasional

5 tahun

Kemenag Tolong Pakai Nurani!, Fachrul Razi: Sabar Kita Sedang Cari Jalan

BPJS Kesehatan-Persi Sepakat Perbaiki Tiga Layanan JKN

Nasional

5 tahun

BPJS Kesehatan-Persi Sepakat Perbaiki Tiga Layanan JKN

DPR Soroti Netralitas ASN dalam Pilkada 2020

Nasional

5 tahun

DPR Soroti Netralitas ASN dalam Pilkada 2020

DPR Soroti Netralitas ASN dalam Pilkada 2020

Nasional

5 tahun

DPR Soroti Netralitas ASN dalam Pilkada 2020

Suka Tidak Suka, Legislatif Harus Mundur, Jika Ingin Maju Dalam Kontestasi Pilkada

Nasional

5 tahun

Suka Tidak Suka, Legislatif Harus Mundur, Jika Ingin Maju Dalam Kontestasi Pilkada

Pertamina Kalang-Kabut Atasi Krisis Solar

Nasional

5 tahun

Pertamina Kalang-Kabut Atasi Krisis Solar

Legislatif Perlu Mundur Atau Tidak, DPR Akan Bahas Pasal 7 Ayat 2 UU Pilkada

Nasional

5 tahun

Legislatif Perlu Mundur Atau Tidak, DPR Akan Bahas Pasal 7 Ayat 2 UU Pilkada

Kemenkes Sedang Siapkan Aturan Pelarangan Vape di Indonesia

Nasional

5 tahun

Kemenkes Sedang Siapkan Aturan Pelarangan Vape di Indonesia

Kemenkeu Telusuri Dana Desa Fiktif, Bila Ketahuan akan Kembali Ditarik

Nasional

5 tahun

Kemenkeu Telusuri Dana Desa Fiktif, Bila Ketahuan akan Kembali Ditarik

Penderita Diabates di Indonesia Meningkat 60 Persen, 16.7 Juta Warga akan Diserang

Nasional

5 tahun

Penderita Diabates di Indonesia Meningkat 60 Persen, 16.7 Juta Warga akan Diserang

Pilih Kepala Daerah Butuh Rp 327 Miliar, Usulkan Pilkada Tidak Langsung

Nasional

5 tahun

Pilih Kepala Daerah Butuh Rp 327 Miliar, Usulkan Pilkada Tidak Langsung

Aturan Dua Periode Bagi PPK, PPS dan KPPS Disoal

Nasional

5 tahun

Aturan Dua Periode Bagi PPK, PPS dan KPPS Disoal

Ambang Batas SKD CPNS Jadi Penentu

Nasional

5 tahun

Ambang Batas SKD CPNS Jadi Penentu

Menkes Doakan Iuran BPJS Kesehatan Bisa Disubsidi, DPR Siapkan Panja Baru

Nasional

5 tahun

Menkes Doakan Iuran BPJS Kesehatan Bisa Disubsidi, DPR Siapkan Panja Baru

Mahfud Mengaku Senang Andai Perppu KPK Diterbitkan

Nasional

5 tahun

Mahfud Mengaku Senang Andai Perppu KPK Diterbitkan

KPU Usulkan Biaya Pilkada Didanai APBN

Nasional

5 tahun

KPU Usulkan Biaya Pilkada Didanai APBN

Menpora Akan Usulkan Pahlawan Olahraga jadi Pahlawan Nasional

Nasional

5 tahun

Menpora Akan Usulkan Pahlawan Olahraga jadi Pahlawan Nasional

Honorer K2 hanya Bisa Berharap, Ada Niat Baik Pemerintah dan DPR

Nasional

5 tahun

Honorer K2 hanya Bisa Berharap, Ada Niat Baik Pemerintah dan DPR

Desa Fiktif Bikin Istana Gerah , Kasus Ditangani KPK dan Polda Sulteng

Nasional

5 tahun

Desa Fiktif Bikin Istana Gerah , Kasus Ditangani KPK dan Polda Sulteng

Sekda Sebagai Penanggungjawab, Menteri Tjahyo KUmolo Minta Pemda Harus Membumikan Pelayanan Publik

Nasional

5 tahun

Sekda Sebagai Penanggungjawab, Menteri Tjahyo KUmolo Minta Pemda Harus Membumikan Pelayanan Publik

Dewas KPK Harus Bersih dari Pidana , Presiden Jokowi Sedang Memilih yang Tepat

Nasional

5 tahun

Dewas KPK Harus Bersih dari Pidana , Presiden Jokowi Sedang Memilih yang Tepat

Ditunggu Sikap DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Nasional

5 tahun

Ditunggu Sikap DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Ditunggu Sikap DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Nasional

5 tahun

Ditunggu Sikap DPR Larang Koruptor Ikut Pilkada

Miris ! 22 Juta Penduduk Indonesia Kelaparan

Nasional

5 tahun

Miris ! 22 Juta Penduduk Indonesia Kelaparan

Risa Santoso, Rektor Cantik dan Termuda di Indonesia jadi Viral

Nasional

5 tahun

Risa Santoso, Rektor Cantik dan Termuda di Indonesia jadi Viral

Waspada! Hujan Angin Disertai Petir Saat Musim Peralihan

Nasional

5 tahun

Waspada! Hujan Angin Disertai Petir Saat Musim Peralihan

Revisi UU Pilkada Terancam Kandas Pemerintah Belum Respons, DPR Beralasan Waktu Mepet

Nasional

5 tahun

Revisi UU Pilkada Terancam Kandas Pemerintah Belum Respons, DPR Beralasan Waktu Mepet

Istilah Radikalisme Harus Didefinisi Ulang

Nasional

5 tahun

Istilah Radikalisme Harus Didefinisi Ulang

Pengawasan Ad Hoc Harus Non Partisipan

Nasional

5 tahun

Pengawasan Ad Hoc Harus Non Partisipan